Pemerintah Jepang telah resmi menghentikan penerimaan baru bagi warga negara asing yang ingin mengajukan visa SSW tingkat 1 di bidang restoran atau pelayanan makanan (gaishoku) sejak pertengahan bulan lalu. Kebijakan mendadak ini diambil karena jumlah pemegang visa di sektor tersebut telah mencapai sekitar 46.000 orang pada akhir Februari, sehingga dipastikan akan segera menyentuh batas kuota maksimal (caps) yang ditetapkan sebesar 50.000 orang. Batas atas ini awalnya dirancang untuk melindungi lapangan kerja bagi warga lokal Jepang. Namun, akibat tingginya minat pekerja asing di sektor makanan, kuota tersebut habis jauh lebih cepat daripada perkiraan kementerian terkait.
Penghentian penerimaan ini menimbulkan kepanikan di kalangan pelaku usaha kuliner Jepang yang saat ini tengah didera krisis tenaga kerja yang sangat parah. Padahal, pada tahun fiskal lalu, industri restoran di Jepang baru saja mencatat rekor kebangkrutan tertinggi dalam sejarah akibat kekurangan staf.
Salah satu contoh nyata adalah jaringan restoran legendaris “Sekai no Yamachan”, sebuah waralaba izakaya yang terkenal dengan menu sayap ayamnya. Di jaringan restoran ini, sekitar setengah dari total staf (gabungan karyawan tetap dan paruh waktu) merupakan warga negara asing, bahkan di beberapa cabang tertentu rasionya mencapai 90%. Pihak manajemen mengakui bahwa pekerja asing sangat kompeten dan rajin, bahkan beberapa di antaranya memiliki kinerja dan kecakapan yang jauh melampaui manajer lokal Jepang.
Akibat pembatasan kuota ini, banyak restoran kini terpaksa mempercepat langkah perbaikan regulasi internal seperti menaikkan upah dan memperbaiki fasilitas kerja demi bisa menarik pekerja domestik Jepang, meskipun upaya tersebut tidak mudah dilakukan.
Kebijakan pembatasan ini juga menghancurkan impian para siswa dan calon pekerja asing yang telah mengorbankan waktu dan biaya demi mengejar karier di Jepang. Di ARMS Japanese Language School di Nagoya, sekitar 30 siswa yang sedang bersiap mengambil sertifikasi Tokutei Ginou bidang restoran terpaksa harus dialihkan ke jalur karier lain karena kesempatan mereka telah ditutup.
Para pakar menilai bahwa kebijakan menetapkan batas atas sebesar 50.000 orang tidak selaras dengan realitas kebutuhan di lapangan, karena kalkulasi kebutuhan tenaga kerja di sektor restoran tampaknya sulit diprediksi dengan akurat oleh pemerintah. Kekhawatiran terbesar dari para ahli adalah munculnya citra buruk bagi Jepang di mata internasional. Calon pekerja di negara asal yang sudah berinvestasi besar dengan biaya sendiri untuk belajar bahasa dan keahlian kuliner tiba-tiba tidak bisa masuk ke Jepang. Jika kekecewaan ini terus meluas, ada risiko besar di mana pekerja asing tidak akan mau lagi memilih Jepang sebagai tujuan kerja di masa depan. Pemerintah dinilai perlu segera meninjau ulang desain sistem kuota ini demi menjaga keberlanjutan ekonomi negara di tengah krisis demografi lokal
